Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kakanwil Kemenkumham NTB-Kepala Satker Tanda Tangan Komitmen Bersama

Mataram - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB Romi Yudianto mengingatkan kepada seluruh kepala satuan kerja agar selalu senantiasa proaktif dalam melakukan perbaikan dan evaluasi serta monitoring kepada seluruh pegawai di jajarannya guna peningkatan pelayanan publik dalam hal kunjungan warga binaan pemasyarakatan maupun pemohon layanan keimigrasian.

 

Baca juga: Apel Siaga Bencana Alam, Kapolda NTB: Ini Pengabdian Kita Kepada Masyarakat

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Evaluasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Survei IPK-IKM dan Survei Integritas serta Aksi HAM dan Pengumpulan Data Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023 yang berlangsung di Hotel Montana Premier Senggigi, Senin (27/02).

 

Baca juga: Gerakan Pramuka NTB Akan Terlibat Dalam MXGP of Indonesia di Samota

Rapat ini, lanjut Romi, merupakan momentum untuk menguatkan tali silahturahmi jajaran Kantor Wilayah dan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat guna menyamakan persepsi dalam meningkatkan kinerja organisasi.

 

Baca juga: Kenaikan BBM, Direktur LOGIS NTB : Pemerintah Mengabaikan Suara Rakyat

“Saya berharap pada tahun ini kantor wilayah dapat meningkatkan kolaborasi dan menjalin hubungan komunikasi dengan seluruh stakeholders terkait untuk meningkatkan capaian aksi HAM dan memenuhi indikator Kabupaten/Kota Peduli HAM agar dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.”ujar Romi.

 

Baca juga: Jabarkan Tupoksi, Pangkalan Bakamla Batam Sinergis Nelayan Sekitar

Kepala Rutan Praya bersama kepala satuan kerja lainnya kemudian melakukan penandatanganan komitmen bersama dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di jajaran Kanwil Kemenkumham NTB. Tiga daerah juga menerima Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Aksi HAM Tahun 2022 yakni Kabupaten Lombok Tengah sebagai terbaik pertama, Kota Bima sebagai terbaik kedua dan Kota Mataram sebagai terbaik ketiga.

 

Baca juga: Datuk Sri Radendo Panglima Pagar Negara, Gelar Kehormatan Adat Ke Sembilan Jenderal Dudung

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi penguatan KKP dan Aksi HAM oleh Direktur Kerjasama HAM, Hajerati serta penguatan dari Kepala Perwakilan Ombudsman NTB terkait peningkatan survei IPK-IKM dan Survei Integritas di lingkup Kanwil Kemenkumham NTB. Selanjutnya disampaikan juga pemaparan materi dan diskusi terkait dengan Aksi HAM di provinsi NTB yang dipimpin oleh Kepala Bappeda Kota Mataram dan diakhiri oleh pemaparan terkait KKP HAM Tahun 2023. - fm